Hukum Pabaliut !!
Published by Plihtravelaku under on 19.08
Habib Rizieq : Buaya Darat VS Buaya Kali
Gelombang kecaman kian bermunculan pasca terbongkarnya persekongkolan jahat dan memalukan yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat tinggi negara. Dalam polemik ini, citra bangsa Indonesia benar-benar tercoreng dan dipermalukan oleh khalayak ramai bahkan menjadi berita utama media luar negeri. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap remeh, karena menyangkut kehormatan dan martabat Negara yang berdaulat.
Tidak sedikit para tokoh masyarakat, pemuka agama, ORMAS dan LSM mengecam peristiwa tersebut sekaligus mereka memberikan solusi untuk mengembalikan citra baik Republik Indonesia Tercinta. Tidak terkecuali Habib Muhammad Rizieq Syihab pun angkat bicara, mengkritik tajam kelakuan oknum polri dan penegak hukum yang bermoral RUSAK. Alhasil, masyarakat luas menjadi bingung dan dibikin bingung, ibarat anak ayam kehilangan induknya. Sudah barang tentu yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa memalukan ini, adalah kepala Negara Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Berikut reaksi, kecaman dan solusi dari Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab yang diterima redaksi via sms - Jum’at (13/11/2009) :
“Polri, kejaksaan, kehakiman dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) wajib direformasi baik SISTEM maupun PERSONIL.
PERTAMA: Bersihkan sistem hukum dari DUALISME WEWENANG. Mestinya hak penyidikan kriminal itu hanya SATU PINTU, yaitu kejaksaan. Dan hak penyidikan korupsi itu hanya SATU PINTU juga. Sedangkan polri cukup menangani KEAMANAN dan mesti dibawah DEPDAGRI seperti TNI dibawah DEPHAN agar tidak terjadi SUPERBODY YANG AROGAN. Jadi, RESKRIM di polri harus dihilangkan sama sekali atau dialihkan personilnya ke KEHAKIMAN/ KEJAKSAAN agar sistem hukumnya TERPADU sehingga PRAKTIS TAKTIS STRATEGIS. Di negara maju polisi dibawah DEPDAGRI, bahkan di Amerika Serikat insitusi FBI di bawah DEPARTEMENT OF JUSTICE.
KEDUA: terkait PERSONIL, harus ada REFORMASI AKHLAQ. Walaupun sistem sudah bagus, kalau akhlaq personilnya bejat, seperti doyan perempuan, suka meras, hoby rekayasa, maka penegakan hukum akan tetap hancur. Apalagi kalau sistemnya rusak dan aparatnya bejat. NAH, saat ini rakyat sedang disugukan tontonan gratis BUAYA DARAT vs BUAYA KALI dengan wasit BUAYA NAIK POHON PISANG. Analisa saya, semua kekisruhan POLRI dan KPK berawal dari KENEKATAN ANTASARI saat jadi ketua KPK menangkap BESAN PRESIDEN. Akibatnya, ada yang tidak suka, maka Antasari dijebak dan dihabisi, sekaligus KPK nya ingin dilibas. Namun kebablasan hingga jadi bumerang. Karenanya, menurut saya, ini INTRIK POLITIK LICIK yang sangat jahat. Jadi kalau mau selesai dengan baik, masalah hukum jangan dibawa ke politik. Bersihkan segera polri, kejaksaan, kehakiman dan KPK dari semua SISTEM RUSAK dan PERSONIL BEJAT. Soal Anggoro, Anggodo, Bibit, Chandra, Susno dan semua yang terlibat WAJIB DISERET KE PENGADILAN. Biar pengadilan yang menentukan salah dan benarnya. Syukron”. (redaksi fpi.or.id/abu haydar)
Gelombang kecaman kian bermunculan pasca terbongkarnya persekongkolan jahat dan memalukan yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat tinggi negara. Dalam polemik ini, citra bangsa Indonesia benar-benar tercoreng dan dipermalukan oleh khalayak ramai bahkan menjadi berita utama media luar negeri. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap remeh, karena menyangkut kehormatan dan martabat Negara yang berdaulat.
Tidak sedikit para tokoh masyarakat, pemuka agama, ORMAS dan LSM mengecam peristiwa tersebut sekaligus mereka memberikan solusi untuk mengembalikan citra baik Republik Indonesia Tercinta. Tidak terkecuali Habib Muhammad Rizieq Syihab pun angkat bicara, mengkritik tajam kelakuan oknum polri dan penegak hukum yang bermoral RUSAK. Alhasil, masyarakat luas menjadi bingung dan dibikin bingung, ibarat anak ayam kehilangan induknya. Sudah barang tentu yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa memalukan ini, adalah kepala Negara Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Berikut reaksi, kecaman dan solusi dari Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab yang diterima redaksi via sms - Jum’at (13/11/2009) :
“Polri, kejaksaan, kehakiman dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) wajib direformasi baik SISTEM maupun PERSONIL.
PERTAMA: Bersihkan sistem hukum dari DUALISME WEWENANG. Mestinya hak penyidikan kriminal itu hanya SATU PINTU, yaitu kejaksaan. Dan hak penyidikan korupsi itu hanya SATU PINTU juga. Sedangkan polri cukup menangani KEAMANAN dan mesti dibawah DEPDAGRI seperti TNI dibawah DEPHAN agar tidak terjadi SUPERBODY YANG AROGAN. Jadi, RESKRIM di polri harus dihilangkan sama sekali atau dialihkan personilnya ke KEHAKIMAN/ KEJAKSAAN agar sistem hukumnya TERPADU sehingga PRAKTIS TAKTIS STRATEGIS. Di negara maju polisi dibawah DEPDAGRI, bahkan di Amerika Serikat insitusi FBI di bawah DEPARTEMENT OF JUSTICE.
KEDUA: terkait PERSONIL, harus ada REFORMASI AKHLAQ. Walaupun sistem sudah bagus, kalau akhlaq personilnya bejat, seperti doyan perempuan, suka meras, hoby rekayasa, maka penegakan hukum akan tetap hancur. Apalagi kalau sistemnya rusak dan aparatnya bejat. NAH, saat ini rakyat sedang disugukan tontonan gratis BUAYA DARAT vs BUAYA KALI dengan wasit BUAYA NAIK POHON PISANG. Analisa saya, semua kekisruhan POLRI dan KPK berawal dari KENEKATAN ANTASARI saat jadi ketua KPK menangkap BESAN PRESIDEN. Akibatnya, ada yang tidak suka, maka Antasari dijebak dan dihabisi, sekaligus KPK nya ingin dilibas. Namun kebablasan hingga jadi bumerang. Karenanya, menurut saya, ini INTRIK POLITIK LICIK yang sangat jahat. Jadi kalau mau selesai dengan baik, masalah hukum jangan dibawa ke politik. Bersihkan segera polri, kejaksaan, kehakiman dan KPK dari semua SISTEM RUSAK dan PERSONIL BEJAT. Soal Anggoro, Anggodo, Bibit, Chandra, Susno dan semua yang terlibat WAJIB DISERET KE PENGADILAN. Biar pengadilan yang menentukan salah dan benarnya. Syukron”. (redaksi fpi.or.id/abu haydar)
0 komentar:
Posting Komentar